• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
• Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
• Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Keppres Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara & Kesederhanaan Hidup
• PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
• PermenPANRB No. 5 Tahun 2024 ttg Perubahan atas PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 ttg Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani di Instansi Pemerintah
• Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama
• Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
• Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
• Peraturan KPK No. 6 Tahun 2015 ttg Perubahan atas Peraturan KPK No. 02 Tahun 2014 ttg Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

• Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
• Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
• Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
• Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama
• Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Lainnya pada Kementerian Agama
• Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Juknis Penyusunan SOP Kemenag
• Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
• Keputusan Menteri Agama Nomor 120 Tahun 2013 Tentang Jadual Retensi Arsip Lingkungan Kemenag
• Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
• PermenPANRB Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah
• Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama
• Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama
• Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama
• Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
• Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama
• PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
• Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JandaDudanya
• Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan danatau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

• Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
• Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
• Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang BPJPH
• Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
• Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
• Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
• Keputusan Menteri Agama No 944 Th 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No 748 Th 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
• Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
• Instruksi Menteri Agama No 1 Th 2023 Ttg Sertifkasi Produk dan Kantin Lingkup Satker Kemenag
• Surat Edaran No SE.01 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, dan Madrasah Swasta

• Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
• Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota
• Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat
• Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk
• Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS
• Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional
• Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan BAZNAS
• Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
• Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
• Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayangunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
• Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor 209 Tahun 2025 tentang Juknis Bantuan Badan Wakaf Indonesia
• Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor 204 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Literasi Zakat dan Wakaf
• SE Menteri Agama Nomor SE.03 Th 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik dan Masyarakat pada Kemenag

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan
• Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
• Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
• Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
• Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
• Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama
• Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan
• Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan PPG Daljab pada Kementerian Agama
• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.5 Tahun 2025 tentang Pendidikan Profesi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan
• Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
• Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan PPG Daljab pada Kementerian Agama
• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.5 Tahun 2025 tentang Pendidikan Profesi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan
• Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
• Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren
• Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly
• Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Pendidikan Diniyah Formal

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
• Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
• Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
• Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji
• Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji